Infotanpasekat.com, – Warga Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mengeluhkan polusi udara yang ditimbulkan pabrik beton (batching plant) yang beroperasi dekat permukiman mereka.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Nurlaila, menjelaskan bahwa batching plant termasuk kategori usaha dengan skala risiko menengah rendah di sistem OSS (Online Single Submission), sehingga perizinan lingkungannya cukup menggunakan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).
“Kami memastikan seluruh kewajiban yang tertuang dalam SPPL yang ditandatangani pelaku usaha dilaksanakan,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Ia menegaskan, yang terpenting adalah komitmen pengusaha batching plant dalam meminimalisir debu semen agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi permukiman sekitar.
Di sisi lain, Ketua RT 004 Desa Api-Api, Nurdayah, mengungkapkan bahwa pihak perusahaan belum pernah meminta izin kepada dirinya maupun warga terdampak.
“Saya tahunya mereka datang beli tanah saja. Selain itu, saya menerima laporan dari warga bahwa pabrik tersebut menimbulkan polusi udara yang berdampak buruk, terutama bagi anak-anak SD yang saat ini kami fokus mencegah stunting,” ujarnya.
Bustania, warga yang rumahnya paling dekat dengan lokasi pabrik, menceritakan keluhannya bahwa debu semen telah menyebabkan gangguan kesehatan.
“Anak-anak sampai diungsikan karena setelah menghirup debu semen, mereka batuk-batuk hampir satu bulan penuh. Kami sangat khawatir karena ini jelas berdampak pada kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, listrik yang digunakan pabrik masih tersambung dari aliran listrik warga sekitar. Akibatnya, saat pabrik beroperasi, konsumsi listrik meningkat dan mengganggu pasokan ke permukiman.
Tidak hanya itu, aktivitas produksi juga menciptakan debu yang mengotori rumah.
“Lantai ini kami pel tiga kali sehari pun masih tetap kotor, karena debunya masuk sampai ke sela-sela rumah,” keluhnya.
Karena lokasi pabrik sangat dekat dengan pemukiman, aktivitas produksi juga mengganggu waktu istirahat warga.
Masyarakat berharap pihak perusahaan segera mencarikan solusi agar aktivitas pabrik tidak lagi merugikan warga. (its)

